Beranda > Berita > Pemkab Malang Dorong Perubahan Paradigma Sound Horeg: Dari “Adu Keras” Menjadi “Adu Kreativitas"

Pemkab Malang Dorong Perubahan Paradigma Sound Horeg: Dari “Adu Keras” Menjadi “Adu Kreativitas"

05 October 2026   |   BERITA

Bagikan:
Pemkab Malang Dorong Perubahan Paradigma Sound Horeg: Dari “Adu Keras” Menjadi “Adu Kreativitas"

MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengambil langkah strategis untuk mencari solusi atas berbagai persoalan sosial yang muncul akibat penggunaan pengeras suara atau sound system (sound horeg) di tengah masyarakat. Upaya tersebut dibahas melalui rapat koordinasi penanganan masalah sosial penggunaan pengeras suara yang digelar di Ruang Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (5/10) pagi.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Malang. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang, Kepolisian Resor (Polres) Malang, perwakilan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia (MP3I) Kabupaten Malang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta akademisi Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.

Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Malang menegaskan bahwa persoalan penggunaan pengeras suara merupakan bagian dari dinamika sosial yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan penertiban, tetapi juga membutuhkan edukasi, dialog, serta perubahan pola pikir masyarakat.

“Permasalahan sosial ini tidak bisa diselesaikan secara drastis, melainkan harus dilakukan secara bertahap. Mengubah pola pikir masyarakat membutuhkan waktu dan proses edukasi, karena karakter serta budaya di setiap daerah berbeda-beda,” tegas Sekda Kab. Malang.

Menurutnya, Pemkab Malang bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus membangun koordinasi untuk mencari titik temu antara kepentingan masyarakat dalam berekspresi dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta ketenteraman lingkungan.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah mendorong perubahan paradigma penggunaan sound system, dari sekadar “adu keras” menjadi “adu kreativitas”. Dengan demikian, keberadaan sound system diharapkan dapat berkembang menjadi ruang kreativitas masyarakat yang tetap memperhatikan norma, aturan, serta hak masyarakat lainnya.

“Yang kita dorong bukan mematikan kreativitas masyarakat, tetapi bagaimana kreativitas itu tetap berjalan dengan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan bersama. Dari adu keras, kita arahkan menjadi adu kreativitas,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Malang akan melibatkan akademisi UNIRA Malang untuk melakukan penelitian dan kajian ilmiah terkait fenomena sosial penggunaan sound system. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Malang.

Selain itu, Pemkab Malang juga merencanakan pembentukan kawasan atau desa percontohan yang bebas dari sound horeg. Kawasan tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus contoh penerapan lingkungan yang mengedepankan ketertiban, kenyamanan, dan harmoni sosial.

Langkah berikutnya adalah memberikan sosialisasi secara langsung kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Malang mengenai aturan penggunaan pengeras suara. Sosialisasi ini dinilai penting agar pemahaman mengenai batasan penggunaan sound system dapat diteruskan hingga ke tingkat masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Malang menegaskan komitmennya untuk memperkuat implementasi Keputusan Bersama antara Bupati Malang, Kapolres Malang, dan Dandim terkait aturan penggunaan pengeras suara.

Penegakan aturan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pembatasan tingkat desibel, durasi penggunaan, jadwal pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan teknis di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penggunaan pengeras suara yang berpotensi menimbulkan gangguan maupun gesekan sosial antarwarga.

Perwakilan Divisi Hukum MP3I Kabupaten Malang dan FKUB menyambut positif langkah koordinasi yang dilakukan Pemkab Malang. Mereka menilai penegakan aturan dan perizinan perlu dilakukan secara tegas, terukur, dan konsisten oleh pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum. Kepastian aturan dinilai menjadi kunci agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai batas-batas penggunaan pengeras suara, sekaligus mencegah terjadinya potensi konflik di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut pun menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, ulama, akademisi, serta tokoh masyarakat dalam mencari solusi terbaik atas persoalan penggunaan sound system.

Pemkab Malang berharap pendekatan kolaboratif tersebut tidak hanya mampu menekan potensi gangguan sosial, tetapi juga melahirkan budaya baru di tengah masyarakat. Bukan lagi berlomba siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling kreatif, tertib, dan mampu menghadirkan hiburan tanpa mengganggu kenyamanan sesama.

Dengan semangat tersebut, penanganan persoalan sound horeg di Kabupaten Malang diarahkan bukan semata-mata sebagai upaya penertiban, tetapi menjadi bagian dari proses membangun kesadaran bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, tertib, dan saling menghargai. (prokopim/day)